Pemkab dan DPRD Pessel Sepakati Ranperda APBD Tahun 2022 Menjadi Peraturan Daerah

    Pemkab dan DPRD Pessel Sepakati Ranperda APBD Tahun 2022 Menjadi Peraturan Daerah

    Pessel - Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar dan Wakil Bupati Rudi Hariansyah Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022. Jumat (26/11/2021).Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dengan Agenda Penandatangan Persetujuan Bersama RANPERDA Tentang APBD Tahun 2022 menjadi Peraturan Daerah.

    Dalam Sambutannya Bupati Rusma Yul Anwar Menyampaikan proses Penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah kita laksanakan, yang diawali dengan penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUA dan PPAS APBD tahun Anggaran 2022 pada tanggal 30 Agustus 2021 yang lalu dan kesepakatan bersama KUA-PPAS tahun Anggaran 2022 tanggal 11 Oktober 2021.

    Lanjut dengan penyampaian Nota RANPERDA pada tanggal 8 November 2021, dan pembahasan bersama antara Banggar, Komisi, TAPD, dan seluruh OPD."Alhamdulillah setelah melewati sejumlah tahapan tersebut pada hari ini telah dapat kita sepakati bersama, " lanjut bupati.

    Lanjutnya, Kami selaku kepala daerah mengucapkan terimakasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yang telah mencurahkan waktu dan pikiran secara intensif, guna membahas dan menyempurnakan Ranperda tentang APBD kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022.

    "Sebagai tindaklanjut dari penandatangan persetujuan bersama Ranperda APBD ini, saya perintahkan kepada seluruh tim Anggaran Pemda, untuk segera menyampaikan Rancangan ke Gubernur dalam rangka evaluasi paling lambat 3 hari kerja setelah penandatanganan berita acara kesepakatan bersama, " Tutup Bupati(***)

    Afrizal

    Afrizal

    Artikel Sebelumnya

    PPID Pesisir Selatan Badan Publik Terbaik...

    Artikel Berikutnya

    Penuh Akal-akalan, Nominal Pinjaman Anggota...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Nagari TV, TVnya Nagari!
    Hidayat Kampai: Nepo Baby, Privilege yang Jadi Tumpuan Kebijakan Publik?
    Polri Lakukan Asistensi ke Polda Jateng 
    Pemerintah Indonesia Berhasil Menaikkan Pajak dan Menurunkan Subsidi, Menteri Keuangan Terbaiknya di Mana?
    Bimbingan Teknis Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani di Lampung, Tingkatkan Pemahaman Digital dan Pendanaan Usaha

    Ikuti Kami